Yasmin Raya 40, Bogor, Jawa Barat 16113
+62 251 8575648
info@dekostindonesia.com

Menyelesaikan Sengketa Antara Pengembang Properti Dan Konsumen

Apartemen Kost Syariah Pertama dan Terbesar di Indonesia

Menyelesaikan Sengketa Antara Pengembang Properti Dan Konsumen

Menyelesaikan Sengketa Antara Pengembang Properti Dan Konsumen

Permasalahan hukum terus muncul seiring berkembangnya industri properti di Indonesia. Misalnya  sengketa antara pengembang dan konsumen serta pengembang dan perbankan, hingga akhirnya terancam pailit. Persoalan-persoalan yang muncul dalam industri properti seringkali terjadi karena proses jual-beli yang harus melewati proses hukum yang kompleks, membuat pengembang tidak bisa melakukan serah terima barang sesuai perjanjian.

Menurut Yusuf Sofie, Dosen Fakultas Hukum Universitas Yarsi, ada banyak permasalahan properti yang bisa menyebabkan sengketa antara konsumen dan pengembang yang menggunakan hukum kepailitan. Peta masalah tersebut di antaranya, bangunan tidak layak huni, kualitas pekerjaan bangunan, kerusakan bangunan, fasilitas sosial (fasos) tidak terpenuhi, tanah bermasalah dengan pihak ketiga, kenaikan suku bunga, dokumen sertifikat tidak atau belum selesai, lokasi kebanjiran akibat drainase tidak layak, dan realisasi kehidupan bertetangga.

Namun dalam hukum kepailitan, konsumen akan dirugikan. Pasalnya, dalam rezim kepailitan yang di utamakan adalah kreditur. Baru nanti kalau ada sisanya, itu yang diberikan ke konsumen. Oleh karena itu, sengketa konsumen dan pengembang bukan kepailitan karena hubungan mereka bukan utang tetapi gagal serah terima (Kontan.co.id, 02/08/2018).

Sementara itu, Managing Director Smart Property Consulting (SPC) Muhammad Joni menilai, kepailitan bukanlah langkah yang utama dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pengembang. Pasalnya, jual beli properti itu berbeda dengan jual beli produk konsumsi, karena prosesnya harus memenuhi aturan yang sangat kompleks. Dalam hubungan antara pengembang dan pembeli tidak terdapat utang tetapi kewajiban serah terima barang (unit properti). Sehingga sengketa yang terjadi bukan diselesaikan dengan hukum kepailitan tetapi dengan undang-undang perlindungan konsumen. Jika pengembang gagal melakukan penyerahan unit atau lewat dari jangka waktu yang disepakati maka yang ada adalah gagal serah terima dan bukan serta merta jadi utang karena perjanjiannya masih hidup. Sementara kalau pailit itu terjadi kalau ada utang.

Evaluasi konstruksi dalam relasi konsumen dan produsen ada dua yaitu prestasi dan kontra prestasi. Prestasi artinya melakukan serah terima sesuai perjanjian. Dalam hukum Perlindungan Konsumen, barang yang gagal diserahkan sesuai perjanjian harus tetap diserahkan ke konsumen. Jika tetap gagal diserahkan maka uang konsumen harus dikembalikan beserta dendanya. Jika tidak melakukan pembayaran juga, konsekuensinya adalah wan prestasi dan selanjutnya diputus kontraknya. Sengketa konsumen dan pengembang seharusnya lebih tepat diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan lewat hukum kepailitan.

Anda mencari developer properti syariah yang kredibel? Silahkan kunjungi Amanah Realty. Kami akan menjadi partner Anda dalam transaksi properti yang menguntungkan dan sesuai syariah.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
Assalaamu'alaykum, Bismillaah, saya tertarik info tentang Dekost Indonesia
Powered by