Hak Dan Kewajiban Saat Menyewakan Properti

Hak Dan Kewajiban Saat Menyewakan Properti

 Bisnis properti tidak hanya seputar jual beli saja namun juga persewaan yang tidak kalah menguntungkan. Banyak masyarakat yang tertarik dengan bisnis persewaan ini, karena properti masih dimiliki namun tetap mendapatkan pemasukan (passive income). Jenis properti yang disewakan bisa berupa rumah, apartemen, ruko, tempat kost, tanah, dll.

Namun sebagai pemilik properti, apakah Anda sudah mengetahui apa hak dan kewajiban Anda sesuai dengan hukum sewa menyewa properti di Indonesia?

Perjanjian sewa menyewa properti diatur dalam Bab VII Buku III KUH Perdata tentang Sewa Menyewa, meliputi pasal 1548 sampai pasal 1600 KUH Perdata, yang mana Perjanjian sewa menyewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Selain itu, perjanjian sewa menyewa properti juga diatur dalam PP No. 44 Tahun 1994 yang menjelaskan tiga klausul yang harus disebutkan dalam perjanjian sewa menyewa yaitu hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, dan harga sewa.

Berdasarkan hukum properti di Indonesia, pihak yang menyewakan properti memiliki sejumlah kewajiban antara lain:

  1. Menyerahkan properti yang disewakan kepada penyewa.
  2. Memelihara properti yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
  3. Memastikan ketentraman, kenyamanan, dan keamanan kepada penyewa properti.
  4. Menanggung semua cacat atau kerusakan properti yang disewakan.
  5. Rumah yang disewakan harus bersih dari sengketa dan tidak sedang dijaminkan.

Sementara hak pemilik properti adalah :

  1. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
  2. Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.
  3. Menuntut ganti rugi atas properti yang disewakan jika penyewa merusak kondisi properti sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan properti menurut perjanjian sewa.

Pemutusan perjanjian properti bisa dilakukan dengan persetujuan pihak penyewa. Namun jika ingin dilakukan secara sepihak maka harus dengan putusan pengadilan.

Anda tertarik untuk berbisnis persewaan properti? Silahkan diskusikan dengan DEKOST Indonesia! Kami akan memberikan solusi serta penawaran yang menarik khusus untuk Anda.

081111 7 5566

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *