Yasmin Raya 40, Bogor, Jawa Barat 16113
+62 251 8575648
info@dekostindonesia.com

Dasar Hukum Menggugat Developer Nakal

Apartemen Kost Syariah Pertama dan Terbesar di Indonesia

Dasar Hukum Menggugat Developer Nakal

Dasar Hukum Menggugat Developer Nakal

Permasalahan dengan developer properti kerap menjadi hal yang memusingkan bagi konsumen. Misalnya tentang material bangunan yang tidak sesuai perjanjian, molor atau mangkraknya pembangunan, atau yang  paling parah adalah developer membawa kabur uang konsumen.

Terus, apa yang bisa dilakukan konsumen jika mengalami kejadian tersebut?

Menurut Konsultan Hukum, Reza Krisna Adi Praya, ada dua cara untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Yakni melalui jalur hukum perdata dan pidana. Jika konsumen menginginkan uangnya kembali (kemungkinan tidak 100%), maka jalur perdata bisa dilakukan. Konsumen terlebih dulu memberi somasi kepada pengembang, lalu mengajukan kasus ini ke Pengadilan Negeri setempat.

Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Somasi juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”

Sedangkan untuk jalur hukum pidana, konsumen bisa mengadukan hal ini ke kantor kepolisian dengan tuduhan penipuan. Konsumen harus mengumpulkan bukti-bukti tertulis yang akurat, dan jadikan salah satu staf developer sebagai saksi dari kasus ini. Namun sayangnya, penyelesaian hukum pidana kerap mengalami banyak kendala dan jarang memberikan hasil yang memuaskan.

Secara pidana, konsumen dapat melaporkan developer dengan tuduhan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Konsumen”).

Pasal ini berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.”

Misalnya konsumen menggugat developer yang tidak membangun properti sesuai ketentuan dan spesifikasi bangunan yang terdapat dalam brosur, dengan gugatan atas dasar wanprestasi.

Berapa Denda yang Diberikan?

Developer yang melanggar ketentuan tersebut dapat terancam sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp. 2 miliar. Ancaman sanksi ini termuat dalam Pasal 62 UU Konsumen.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 134 jo Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU Perumahan”), yakni denda maksimal Rp. 5 miliar.

Selain sanksi berupa denda, developer juga dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 150 UU Perumahan. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi.

Anda mencari developer properti syariah yang kredibel? Silahkan kunjungi Amanah Realty. Kami akan menjadi partner Anda dalam transaksi properti yang menguntungkan dan sesuai syariah.

Office  : Jl. Yasmin Raya No. 40, Bogor

Phone : 081111 7 5566

Email   : cust.relation@amanahrealty.com

 

  

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1
Assalaamu'alaykum, Bismillaah, saya tertarik info tentang Dekost Indonesia
Powered by